TPN Ganjar-Mahfud: Ada Dugaan Konspirasi untuk Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

0

Jakarta – Pilpres 2024 sudah didepan mata, tensi pertarungan mulai tinggi seiring menguatnya konsolidasi politik antar pasangan dalam mengagregasi dukungan politik masyarakat. Namun, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menduga ada konspirasi yang dirancang untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2. Kalau kita biarkan ini, akan menjadi cacat ya buat pemilu, buat pilpres yang kita adakan kali ini,” demikian kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).

Ia menyebut berbagai kecurangan-kecurangan terjadi di beberapa tempat, seperti adanya video rekaman diduga suara kapolres, kajari, bupati, hingga dandim yang memberikan arahan memenangkan Prabowo-Gibran.

Meski kebenaran rekaman itu telah dibantah Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, tetapi Todung berpendapat video tersebut bisa mempengaruhi pemilih.

“Inilah yang kita lihat bahaya dari konspirasi semacam ini terhadap perilaku pemilih yang bisa punya dampak terhadap output dari pemilihan umum atau Pilpres nantinya,” ucapnya.

Todung menyebut kecurangan juga ditemukan ketika Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira mengajak para kepala sekolah memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Bahkan, kata dia, Sekda Takalar M Hasbi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji mengangkat tenaga guru CPNS menjadi PNS jika Prabowo-Gibran menang. Belakangan, isu ini telah dibantah Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

“Ini juga ya, satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa di benarkan sama sekali,” tuturnya.

Todung mengatakan kecurangan lainnya terlihat saat Menteri BUMN Erick Thohir hanya mengundang Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam acara perayaan natal bersama Kementerian BUMN dan BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Menurutnya, hal itu jadi sinyal keberpihakan.

“Di balik itu kan publik akan melihat bahwa ini satu sinyal keberpihakan. Kalau dia mau fair, dia harus undang semua paslon semua capres kalau ingin fair,” pungkasnya.