Firli Mundur, Novel Sebut Modus Lama, Hindari Sanksi Etik

0

Jakarta – Novel Baswedan, mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menilai pengunduran diri Firli Bahuri dari jabatan Komisioner KPK merupakan modus lama menghindari sanksi. Firli diduga ingin menghindari sanksi etik dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Ini modus lama Firli, sama ketika (saat menjabat) Deputi Penindakan KPK melakukan pelanggaran berat kemudian menghindar dengan cara mengundurkan diri,” ujar Novel saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis (21/12).

Sepupu kandung calon presiden dari nomor urut 1 itu berpendapat modus tersebut semestinya tidak boleh terulang, karena berpotensi tidak menyelesaikan persoalan yang sedang berjalan secara utuh.

“Modus ini harusnya tidak boleh terulang karena akan jadi pola ‘jahat’. Cara ini akan membuat pelanggaran tidak diungkap dengan tuntas sehingga pihak-pihak lain yang terlibat tidak diusut,” kata Novel.

“Sebenarnya Dewas masih bisa memilih untuk terus memeriksa kasus ini agar jelas,” tandasnya.

Minta presiden tunda pengunduran diri Firli

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunda permohonan pengunduran diri Firli hingga ada keputusan dari Dewas KPK.

“ICW mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda penerbitan Keputusan Presiden terkait dengan pengunduran Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK hingga proses persidangan etik di Dewan Pengawas selesai,” kata Kurnia.

Ia menduga Firli ingin meniru mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri agar proses etik di Dewas KPK dihentikan.

“Cara-cara semacam ini kian menunjukkan bahwa Firli penakut dan ingin lari dari pertanggungjawaban etik di KPK,” tuturnya.

“Ini penting Presiden lakukan. Sebab, jika model seperti Lili diteruskan, maka berpotensi ditiru oleh Pimpinan KPK mendatang jika tersangkut dugaan pelanggaran kode etik berat,” kata Kurnia menambahkan.

Firli mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Senin, 18 Desember 2023. Ia berharap Jokowimenyetujui keputusannya tersebut.

“Saya mohon kepada Bapak Presiden berkenan menerima permohonan kami, permohonan mandat kami, dan juga sekaligus atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat selama pengabdian kami kepada bangsa-negara selama 40 tahun,” kata Firli di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Kantor Dewas KPK, Jakarta, Kamis (21/12) malam WIB.