Pilpres 2024: TPN Ganjar-Mahfud Buka Donasi, Minimal Rp10 Ribu Maksimal Rp2,5 M

0

Jakarta – Pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud terus melakukan konsolidasi politik dengan menggalang dana massal dari publik untuk pembiayaan kepentingan pilpres di tahun depan. Upaya penggalan dana publik ini sendiri dilakukan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan donasi dibuka melalui platform digital gotongroyongrakyat.id.

“Lewat galang dana ini, rakyat ikut bergotong royong dalam memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud dalam Pilpres 2024,” kata Arsjad dalam jumpa pers di gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/11).

Pengusaha sukses yang saat ini menjabat sebagai Ketua KADIN itu mengatakan penggalangan dana akan dibuka mulai Rp10 ribu dan maksimal Rp2,5 miliar. Melalui penggalangan dana tersebut, Arsjad mengaku ingin Ganjar dan Mahfud juga menjadi milik rakyat.

“Kami berkomitmen menjadikan kemenangan Ganjar-Mahfud sebagai Kemenangan Rakyat. Untuk itu, penggalangan dana massal menjadi sarana bagi masyarakat untuk bergotong royong secara nyata dalam memenangkan Ganjar-Mahfud mulai dari Rp10 ribu saja,” tuturnya.

Rencananya, lanjut Arsjad, program dana massal akan dilakukan dalam dua tahap.

Pertama, melalui platform digital gotongroyongrakyat.id. Kedua, melalui penjualan produk cenderamata resmi Ganjar-Mahfud.

Selain perseorangan, program galang dana massal juga akan dibuka untuk perusahaan dengan maksimal donasi sebesar Rp25 miliar.

“Saat ini, platform gotongroyongrakyat.id baru bisa mengakomodasi donatur perseorangan. Insya Allah minggu ini akan kami rilis fitur baru yang bisa diakses perusahaan yang berencana ikut memberikan dukungan dana,” sebut dia.

Sementara itu, nantinya hasil donasi yang telah dibuka akan diumumkan secara resmi. Arsjad mengungkap, jika pilpres berjalan satu putaran, hasil penggalangan dana akan disampaikan akhir Februari 2024 mendatang.

Namun, dia mengatakan keterbukaan tersebut hanya bisa dilaporkan ke KPU. Sehingga, KPU yang akan bisa memutuskan laporan tersebut akan diumumkan ke publik atau tidak.

“Mereka yang punya pilihan apakah akan dibuka ke publik atau tidak. Tapi yang pasti kami akan terbuka ke KPU,” pungkasnya.