Jakarta -Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka kepada Megawati Soekarnoputri. Ia meminta Presiden ke-5 RI agar menghentikan siasat sekelompok orang yang berupaya tunda pemilu 2024.
Ahli hukum tatanegara itu tidak menyebutkan kelompok orang yang tengah bersiasat tersebut.
Dalam surat itu, Denny menulis saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya, bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda. Ia mengaku risau dengan hukum di tanah air. Denny berpendapat proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024.
Oleh karena itu, ia memutuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Hal ini dilakukan agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
“Namun, niat baik untuk mengawal MK (Mahkamah Konstitusi) misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu,” demikian tulis Denny, Jumat (2/6).
Ia menilai siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang ia dan Megawati tolak keras.
“Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi,” ujar Denny.
Saat ini, kata dia, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Padahal, Moeldoko bukan anggota Demokrat.
Jadi, menurut Denny ini bukan konflik internal. Pihak eksternal, dalam hal ini Kantor Staf Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau mengambil alih partai orang lain. Ia menilai kalau hal ini sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
Ia berpendapat jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Pasalnya, ia menduga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.
Denny pun mengingatkan kalau Megawati paling tegas menolak presiden tiga periode dan lugas menolak penundaan pemilu. Namun, praktik itu masih gencar diwacanakan pihak tertentu.
“Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,” ujarnya.
“Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi.”
