Jakarta – Rencana Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan UU Pemilu untuk menjadikan sistemnya sistem proporsional tertutup atau terbuka mendapat sorotan dari Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
“Apa sih tertutup? berarti wewenang full dari partai, partai itu sudah benar benar bisa menentukan calon baik itu legislatif. Cuma itu benar benar partai yang menentukan,” demikian kata Edy Rahmayadi di rumah dinasnya, Medan, Rabu (31/5).
Menurut eks Pangkostrad tersebut sistem pemilu proporsional terbuka tentu masih lebih cocok dijalankan di Indonesia.
“Dari dulu mulai reformasi adalah dilaksanakan terbuka. Terbuka ini yang terbaik di Indonesia. Tapi di Eropa bukan yang terbaik. Kalau terbuka manusianya yang dipilih oleh rakyat. One man one vote, Itu jelas. Saya pilih saya, kamu pilih kamu,” kata Edy.
Oleh karena itu Edy Rahmayadi mengaku lebih setuju jika sistem proporsional terbuka ini tetap dijalankan di Indonesia.
“Mana yang terbaik? Saya melihat Indonesia masih perlu ya yang sistem terbuka. Karena belum pas dia (tertutup), mungkin perlu nanti suatu saat mungkin bisa tertutup,” ujar pria yang pernah menjadi Pangdam Bukit Barisan itu.
Sebelumnya sistem pemilu yang berlaku saat ini sedang diuji di MK. Gugatan UU Pemilu itu diajukan sejumlah orang ke MK dan meminta sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup alias hanya coblos partai di surat suara.
Beberapa waktu lalu, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengaku mendapat informasi soal gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka di MK.
Denny menyebutkan dari bocoran yang diterimanya, MK akan mengabulkan gugatan itu dan mengubah sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.
Kabar tersebut menuai sorotan dari sejumlah pihak. Bahkan sebanyak delapan fraksi DPR menegaskan menolak diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup.
Delapan fraksi itu menggelar konferensi pers penolakan. Mereka adalah Partai Gerindra, Golkar, PKB, PPP, PAN, Partai Demokrat, NasDem, dan PKS.
Hanya Fraksi PDIP yang absen dalam konferensi pers tersebut. PDIP pun sejauh ini dikenal sebagai satu-satunya partai di DPR yang mendukung proporsional tertutup.
