Jakarta – Dianggap pemilihan langsung memicu polarisasi, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan agar sistem demokrasi langsung ini dikaji ulang.
Politikus Partai Golkar ini beralasan Pancasila mengatur musyawarah dan keterwakilan. Bamsoet ingin perguruan tinggi mengkaji ulang sistem demokrasi yang berjalan saat ini.
“Untuk mengkaji kembali apakah sistem yang kita jalankan hari ini, sistem demokrasi yang kita jalankan hari ini dengan pemilihan langsung, dengan apa yang terjadi pada hari ini, banyak mudaratnya atau manfaatnya?” demikian kata Bamsoet dalam acara Desa Bersatu di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/3).
Dia menyebut sistem pemilihan secara langsung saat ini sering menimbulkan perpecahan. Perpecahan dan keterbelahan bisa dilihat dari contoh pemilihan presiden pada 2019 lalu yang dampaknya masih terasa sampai sekarang.
Bamsoet berkata perpecahan tak hanya terjadi imbas pilpres. Hal itu pun terjadi hingga tingkat pemilihan kepala desa. Dia tak ingin demokrasi justru berujung keterbelahan.
“Saya tidak ingin demokrasi yang dianut oleh barat memecah belah bangsa kita. Kita perlu juga pikirkan demokrasi yang cocok bagi Indonesia. Ini PR buat kita bersama,” pungkasnya.
