Tak Terima Dituding Mark Up Dana Reses dan Dipecat Partai, Viani Gugat PSI Rp1 triliun

0

Jakarta – Pemecatan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi dari jabatannya sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta berujung panjang. Tak terima dipecat partai dengan tudingan telah melakukan mark-up dana reses membuat Viani berencana akan menuntut PSI sebesar 1 triliun rupiah.

“Saya tidak akan tinggal diam dan saya akan melawan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Saya akan menuntut PSI sebesar Rp1 triliun”, ungkap Viani kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Viani dalam klasifikasinya membantah telah melakukan penggelembungan dana reses. “Itu fitnah yang sangat busuk dan bertujuan membunuh karakter saya,” tegasnya.

Viani menjelaskan, tudingan penggelembungan dana reses tersebut terdapat dalam surat pergantian antarwaktu (PAW). Dia dituding melakukan pengelembungan dana secara rutin khususnya di bulan Maret 2021.

Ia membantah dengan keras dan menjelaskan bahwa nilai total dana reses sebesar Rp302 juta untuk 16 titik reses. Sementara tugas reses pada maret 2021, Ia mengaku telah menyelesaikan 16 titik yang ditargetkan, bahkan sisa dana reses sebesar kurang lebih Rp70 juta dikembalikan ke DPRD DKI.

Bahkan, dalam penuturannya, dalam setiap masa reses, dirinya selalu mengembalikan sisa anggaran yang tidak terpakai.
“Silahkan dicek ke DPRD dan BPK. Lalu di mana penggelembungannya ?” tanya Viani.

Viani mengungkapkan bahwa, selama ini dirinya tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi seperti contohnya pada kejadian polemik sistem ganjil-genap yang membuatnya adu argumen dengan petugas di lapangan.

“Bahkan saya harus minta maaf untuk sesuatu yang menurut saya tidak benar dan tidak saya lakukan,” ujarnya.

Pemecatan Viani Limardi sebagaimana dikutip dari tirto.id tertuang dalam Surat Keputusan yang diterbitkan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya sebagai Anggota PSI. Dalam keputusan tersebut, Viani disebut melakukan pelanggaran pasal 5 angka 3 aturan perilaku anggota legislatif PSI.

Dalam surat tertulis “Karena adanya penggelembungan palporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses dan/atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan riilnya, yang telah dilakukan secara rutin, atau setidak-tidaknya pada reses tanggal 2 Maret 2021, pada Jl. Papanggo 1 RT01/RW02, tanggal 2 Maret 2021, Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok.”

SK pemecatan diteken 25 September 2021 oleh Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie.

Selain menggelembungkan dana reses, Viani juga disebut melanggar pasal 4 angka 3 aturan perilaku anggota legislatif PSI karena tidak mematuhi instruksi DPP PSI pasca-pelanggaran peraturan sistem ganjil genap pada 12 Agustus 2021.

Pelanggaran terakhir, Viani disebut tidak melakukan instruksi pemotongan gaji untuk membantu penanganan COVID-19 tertanggal 3 April 2020 sesuai dengan pasal 11 angka 7 aturan perilaku anggota legisliatif PSI 2020.

Viani disebut sudah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan akhirnya di surat peringatan ketiga dilakukan pemberhentian selamanya.