Krisdayanti Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Blak-blakan Soal Gaji Anggota DPR

0

Jakarta – Aksi blak-blakan Krisdayanti soal pendapatan atau gaji anggota DPR ternyata tidak hanya menuai pujian dan apresiasi publik atas sikap beraninya itu, tapi juga mengundang polemik dan kritik publik yang luas.

Pasalnya, pendapatan anggota DPR dinilai terlalu besar dan sangat fantastis. Sayangnya, kinerja anggota DPR selama beberapa tahun terakhir ini tidak linear dengan sejumlah privilege yang didapatkan.

Sebagai konsekuensi dari sikapnya itu, Krisdayanti pun dipanggil oleh Fraksi PDIP untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya beberapa hari lalu di podcasnya Akbar Faizal Uncensord dan telah ditonton oleh 55 ribu orang.

Belum ada pernyataan resmi dari Krisdayanti usai menemui Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto. Tapi lewat Instagram beberapa jam lalu, salah satu Diva Indonesia itu unggah sebuah foto.

Istri dari pengusaha sukses asal Timor Leste, Raul Lemos, berpose dengan kedua pimpinannya itu di ruangan Fraksi PDIP. KD pun diapit oleh Utut dan Bambang sebagai pimpinan fraksi.

KD tersenyum ke arah kamera, begitupun dengan kedua pimpinannya. Dia seakan memberi sinyal hubungannya dengan Fraksi PDIP baik-baik saja usai pemanggilan

“Satu rumah, satu visi, satu misi. Alhamdulillah. Ijin senior. Bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Drs Utut Adianto & Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto
Merdekaaa!” tulis KD di caption, Jumat (17/9/2021).

Sayangnya, Krisdayanti mematikan kolom komentar unggahan tersebut. Kendati begitu, foto tersebut mendapat 4 ribuan like dari warganet.

Sebelumnya, KD diminta menemui Ketua Fraksi PDIP dan Sekretaris PDIP menyusul pernyataannya membuka gaji anggota DPR. Utut mengatakan apa yang disampaikan KD benar, tapi sebagai politisi seharusnya pernyataan itu jangan disampaikan ke publik karena bisa memicu kegaduhan.

Utut memastikan pemanggilan Krisdayanti bukan untuk ditegur, melainkan diskusi. Dia meminta agar KD perlu memperbaiki komunikasi publik untuk mencegah mispersepsi.