Mendagri: Meskipun Hanya 4 Kabupaten, Papua Selatan Tetap Dimekarkan Menjadi Provinsi

0

Jakarta – Akselarasi pembangunan di Papua terus digenjot dengan berbagai cara agar kesejahteraan masyarakat di Negeri Cendrawasih itu bisa terwujud.

Semenjak Papua menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tahun 1969 lewat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menandai sejarah baru di Papua bagian barat (West Papua), pemerintah terus berupaya agar daerah itu bisa berkembang maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Papua selalu menjadi sorotan publik baik nasional maupun internasional. Sumber daya alam Papua yang berlimpah membuat daerah ini selalu menjadi rebutan negara-negara internasional.

Pemerintah pusat juga tak tinggal diam meskipun Papua selalu diganggu oleh negara-negara lain lewat intervensi mereka terhadap gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Gejolak politik dan keamanan yang terjadi di Papua dalam kurun waktu yang panjang itu, direspon oleh pemerintah pusat dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan serta peningkatan mutu pendidikan bagi generasi-generasi muda Papua secara masif.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah mendorong pemekaran di tingkat dua maupun tingkat satu. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mendorong akselarasi pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali akibat dari terlalu luasnya tanah Papua.

Pemerintah pun merespon aspirasi masyarakat Papua itu dengan mendorong pemekaran Provinsi Papua Selatan yang pusat kotanya di Merauke.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa ada kekhususan bagi aspirasi masyarakat tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan. Tito menyebut pemekaran Provinsi Papua Selatan hanya empat kabupaten.

“Kita akan revisi undang-undang Otsus Papua, di Papua harus ada percepatan pembangunan, Merauke sudah bisa dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan walaupun hanya ada empat Kabupaten karena adanya kekhususan buat Papua,” ungkap Mendagri Tito seperti dilansir Antara, Minggu (12/9/2021).

Tito mengatakan bahwa pemekaran provinsi di Papua akan ditambah Provinsi Papua Selatan yang meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat yang ibu kotanya di Merauke.

Mantan Kapolri itu menambahkan, awalnya Kabupaten Pegunungan Bintang mau ikut bergabung menjadi daerah pemekaran Provinsi Papua Selatan, namun pertimbangan wilayah Pegunungan Bintang memilih bergabung dengan aspirasi pemekaran Saireri karena dekat ke Jayapura.

Namun dengan aturan baru, kata Tito, bahwa empat kabupaten wilayah Papua Selatan sudah bisa membentuk provinsi sendiri dan berpisah dengan provinsi induk.

Ia menyebut, bahwa sesuai arahan Menko Polhukam Mahfud Md, pihaknya membahas dan mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dengan batas waktu hingga tanggal 19 Oktober. Selanjutnya dibulatkan lagi dengan mendengar aspirasi masyarakat dari bawa

Oleh sebab itu, mantan Kapolda Papua ini mengatakan bahwa seluruh komponen masyarakat terutama tokoh masyarakat di wilayah Papua selatan harus bersatu dan membuat pernyataan tertulis untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Wilayah Merauke punya potensi pertanian dan perikanan sangat luar biasa. Didukung dengan SDM yang memadai, saya yakin Provinsi Papua Selatan ke depan akan menjadi provinsi termaju di tanah Papua,” pungkas Tito.