Sekjen PBB: Presiden Jokowi Menolak Amandemen UUD 1945 dan Perpanjangan Masa Jabatan

0

Jakarta – Polemik seputar amandemen UUD 1945 dan upaya perpanjangan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode sedang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial maupun mainstream.

Spekulasi pun berkembang kalau partai-partai pendukung pemerintah lagi mengkonsolidasikan kekuatan politik di parlemen agar proses amandemen tetap berjalan, termasuk agenda merevisi pasal 7 yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Gagasan amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden ternyata tidak disetujui oleh Presiden Jokowi.

Saat mengumpulkan para pimpinan partai politik di Istana Negara pada Rabu (1/9/2021) kemarin, presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan ide amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden, tapi dirinya tak menampik bahwa urusan amandemen merupakan kewenangan MPR, dan bukan presiden.

Pernyataan Presiden Jokowi diatas dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor.

Afriansyah menyebut, awalnya pertemuan antara Presiden Jokowi dan para pimpinan partai pendukung pemerintah nonparlemen yang dihadiri oleh pimpinan Partai Perindo, Hanura, PSI, PKPI dan PBB membahas tiga agenda; pertama, soal penanganan pandemi COVID-19, kedua soal perekonomian Indonesia dan ketiga soal pemindahan ibu kota negara.

Namun dirinya yang ditugaskan Ketua Umum partai Yusril Ihza Mahendra memberikan pendapat soal rencana amandemen terbatas kepada Jokowi, serta menyampaikan pesan Ketum Yusril bahwa beliau siap memberikan masukan andaikan proses amandemen terbatas itu dilakukan, tapi Presiden menolak (amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden).

“Nah, selesai kita beri tanggapan Presiden merespons kembali kita semua, termasuk lah soal amandemen yang saya sampaikan, Presiden menjawab bahwa soal amandemen baik terbatas atau tidak, saya tidak setuju, ya kan, itu diserahkan kepada MPR saja ya kan, karena kaitannya, takutnya diarahkan macem-macem,” tuturnya.

Tak hanya itu, Afriansyah menegaskan Presiden Jokowi juga menolak rencana perpanjangan jabatan 3 periode.

“Iya betul 3 periode dia tidak setuju, perpanjangan pun dia tidak setuju,” pungkasnya.