Apa Motif Dari Pujian Para Ketua Umum Parpol Buat Jokowi?

0
Peneliti Voters of Indonesia (VOI), AB Solissa

AB Solissa
(Peneliti senior Voters of Indonesia)

Akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo mendapat dukungan berupa pujian dari beberapa petinggi partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

Jokowi dianggap memiliki leadership yang efektif dan strong ditengah penanganan pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia selama 1,5 tahun terakhir. Para pimpinan partai politik (Parpol) melihat, apa yang telah dilakukan oleh Jokowi sudah sangat tepat dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Meskipun pujian ini di kritik banyak pihak karena dinilai pujian para pimpinan parpol itu tidak merepresentasikan fakta dilapangan. Para pengamat justru menuding orang-orang di inner circle kekuasaan Jokowi tidak menggunakan data yang scientific kepada Jokowi sebelum memberikan pujian.

Kritikan publik yang keras ini justru di balas oleh para pimpinan parpol termasuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf di Istana Presiden, Rabu (25/8/2021).

Menurut saya “pujian dari pimpinan parpol yang hadir pada saat diundang Presiden Jokowi pada Rabu kemarin adalah bentuk dukungan moril dari para pimpinan partai pendukung kepada Jokowi yang dalam beberapa survei terakhir memiliki tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang kian menurun.”

Akumulasi kritik dari berbagai pihak terhadap Presiden Jokowi dan jajarannya di pemerintahan di kanal-kanal publik menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin unrespect terhadap pemerintah.

Munculnya kritikan dengan tulisan Jokowi The King Of Lip Service yang ditulis oleh BEM Universitas Indonesia (UI) di akun resminya hingga viral sampai dengan kritik seniman jalanan soal mural “Jokowi 404: Not Found” menunjukkan bahwa reaksi publik terhadap kebijakan pemerintah sudah berada pada titik yang sangat mengkuatirkan.

Pada konteks inilah menurut saya perlu ada upaya soliditas di internal partai pendukung pemerintahan sehingga bisa meminimalisir gejolak yang lebih besar. Jokowi butuh dukungan yang jauh lebih besar dari partai-partai pendukungnya, termasuk mengajak PAN untuk bergabung di pemerintahan.

Dalam situasi seperti ini, Presiden Jokowi tidak mau anggota koalisinya saling kritik apalagi mengkritik kebijakannya sendiri karena hal itu akan membuat kekuatan internalnya terlihat rapuh dan tidak solid lagi.

Selain itu, menurut saya pertemuan Presiden Jokowi dengan para pimpinan parpol di Istana Negara tidak hanya berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik yang semakin menurun terhadap pemerintah, tapi ada agenda lain yang juga diselipkan untuk di bahas.

Salah satunya mungkin berkaitan dengan upaya amandemen UUD 1945 yang salah satu poin krusialnya adalah merevisi pasal 7 yang mengatur soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Untuk memuluskan langkah itu maka cara yang paling efektif untuk dilakukan adalah dengan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan partai pendukung di parlemen sehingga upaya merevisi UUD 1945 bisa dengan mudah dilakukan.

Hal lain yang bisa kita spekulasikan, dan ini mungkin opsi kedua yang dipersiapkan andaikan amandemen gagal dilakukan karena resistensi publik yang masif baik di media sosial maupun bergerak ke jalan untuk menuntut agar di-stopnya proses pembahasan amandemen adalah dengan membangun tiga poros di pilpres 2024 dengan tidak mengikutsertakan PKS dan Demokrat sebagaimana yang menjadi wacana saat ini mengingat koalisi PKS dan Demokrat sendiri hanya 15 persen, dan tidak memenuhi presidential threshold 20 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here