Vonis 12 Tahun Penjara Terhadap Juliari Dianggap Ringan, ICW: Lebih Tepat Seumur Hidup

0

Jakarta – Eks Menteri Sosial Juliari P Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (23/8/2021) dalam kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) COVID-19.

Putusan ini dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan koruptif dana bansos yang dilakukan oleh Juliari.

Menurut ICW, tindakan koruptif yang dilakukan telah melukai hati korban para penerima dana bansos yang hak-hak mereka dipangkas dengan sangat tidak manusiawi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, mengingat dampak korupsi tersebut, Juliari pantas dan tepat diberi hukuman seumur hidup di dalam penjara. Itu setimpal dengan perbuatannya.

“ICW beranggapan putusan 12 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, benar-benar tidak masuk akal dan semakin melukai hati korban korupsi bansos,” ucap Kurnia kepada wartawan.

Menurut ICW, tiga argumentasi yang dapat disampaikan untuk mendukung kesimpulan bahwa Juliari patut dihukum seumur hidup penjara.

Pertama, Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik, sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP, hukuman Juliari mesti diperberat. Kedua, praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Menurut Kurnia, hal ini menunjukkan betapa korupsi yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan terhadap masyarakat itu sendiri.

Ketiga, hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Juliari tak kunjung mengakui perbuatannya sebagai pelaku korupsi dana bansos. Padahal, dua orang yang berasal dari pihak swasta, Ardian dan Harry, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Juliari.

“Berangkat dari hal ini, maka semakin lengkap kebobrokan penegak hukum, baik KPK maupun pengadilan, dalam menangani perkara korupsi bansos,” tegas Kurnia.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai, Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.