Febri Diansyah Mengkritik Aturan Perjalanan Dinas KPK

0

Jakarta – KPK baru saja mengeluarkan Peraturan Pimpinan (Perpim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 30 Juli 2021. Tapi kemudian Perpim KPK ini menuai protes dari banyak pihak, salah satunya adalah Febri Diansyah.

Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah itu menilai, aturan baru pimpinan KPK terkait perjalanan dinas yang dibiayai penyelenggara semakin menjauhkan lembaga antirasuah itu dari semangat awal dibangunnya KPK.

Dalam Perpim itu disebutkan bahwa perjalanan dinas pegawai KPK dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

“Perubahan-perubahan yang terjadi semakin menjauhkan KPK dari semangat awal ketika lembaga antikorupsi ini dibangun,” ungkap Febri kepada wartawan, Senin (9/8/2021).

Febri menyatakan bahwa terdapat sejumlah prinsip dasar KPK yang memudar dan tidak lagi kompatibel dengan semangat awal berdirinya setelah peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dilakukan.

Dirinya menambahkan, perubahan aturan tersebut perlu dilihat sebagai rangkaian dari perubahan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas.

Mantan Jubir ini menambahkan, Peraturan KPK 7/2012 dibuat untuk menghindari celah bagi pimpinan dan pegawai KPK menerima fasilitas dari pihak pengundang atau penyelenggara.

Bahkan, aturan yang diterapkan di KPK tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain.

“Perubahan awal adalah tentang prinsip at cost yang tidak hanya berlaku bagi pegawai tapi juga pimpinan KPK saat itu,” ujar Febri.

“Sekarang sudah berbeda. KPK sudah sangat berbeda saat ini,” pungkas dia.