Golkar Meminta Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kembali PPKM Sebelum Diperpanjang

0

Jakarta – Pemerintah berencana untuk memperpanjang PPKM Darurat selama 6 pekan kedepan. Skenario yang sedang dipersiapkan pemerintah ini terkait dengan tingginya penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Menanggapi rencana pemerintah itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta PPKM Darurat yang berakhir pada 20 Juli 2021 untuk dikaji dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk diperpanjang lagi.

“Banyak yang bertanya apakah perlu diperpanjang atau tidak, jawaban saya sederhana, evaluasi dahulu PPKM Darurat selama dua Minggu ini, baru diputuskan lanjut atau tidak” ucap Ace Hasan Syadzily, Rabu (14/7/2021).

Menurut politisi partai Golkar itu, pemerintah pasti memiliki pertimbangan dan kajian yang mendalam tentang kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu.

“Sudah barang tentu kajian tersebut didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini. Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik, atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19, belum ada tanda-tanda melandai, saya kira pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat,” Ujar Ace Hasan Syadzily.

Dengan begitu kita bisa sudah sejauhmana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat selama dua minggu ini. Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ini, ada trend pengendalian yang lebih baik.

“Kita perlu tahu sudah sejauh mana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan RS darurat yang telah dipersiapkan,” tegas Ace Hasan Syadzily

Selain itu kata Ace, program vaksinasi Covid-19 juga harus terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunitas bisa dikatakan terpenuhi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin, dengan merk apapun asal memiliki tingkat efikasi yang tinggi dan merata.

“Upaya pemerataan program vaksinasi harua digenjot secara massif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok karena saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula,” sebut Ace Hasan Syadzily.

Dirinya pun meminta agar pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi dan masyarakat. Menurutnya perlu diselesaikan terlebih dahulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau sehingga keselamatan rakyat bisa tertolong.

“Saya berkeyakinan Pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat, tentu bersama-sama dengan kedisiplinan masyarakat,” pungkas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut