Juliari Bantah Terima Fee dari Vendor Pengadaan Bansos Covid-19

0

Jakarta – Eks Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan yang juga Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menegaskan tidak mengetahui terkait adanya pungutan fee senilai Rp10.000 dari setiap vendor pengadaan bansos Covid-19. Dirinya mengaku tidak tahu apa-apa soal fee sebagaimana yang diberitakan di media.

“Saya baru tahu ada kasus ini, sebelumnya tidak pernah,” kata Juliari saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (9/7).

Selama proses pengadaan bansos Covid-19, Juliari melanjutkan, dirinya tidak pernah menerima laporan adanya pungutan fee. Dia baru mengetahui hal tersebut setelah kasusnya bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tidak pernah sama sekali,” tutur Juliari.

Politikus PDI Perjuangan ini juga membantah bahwa dirinya menitipkan vendor dalam pengadaan bansos Covid-19.

Juliari menyebut bahwa dirinya juga selalu mengarahkan setiap vendor yang akan ikut pengadaan paket bansos untuk menghubungi pihak-pihak yang menangani urusan bansos secara langsung.

“Saya pernah sampaikan hanya agar BUMN atau BUMD dan mereka miliki koordinasi bisnis tak terlalu jauh dari pekerjaan tersebut agar diberikan kesempatan, kalau lain-lain biasanya hubungi saya lewat Whatsapp, saya sampaikan agar mereka datang langsung ke Kemensos dan silakan saja hubungan sama pihak terkait,” kata Juliari.

Selain itu, Juliari juga menjelaskan bahwa uang yang diberikan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Akhmad Suyuti senilai Rp 500 juta merupakan uang pribadinya dan diserahkan dalam bentuk dollar Singapura dengan dititipkan lewat stafnya yakni Kukuh Ariwibowo.

“Uang pribadi saya. Saya nggak berikan ke Suyuti, tapi lewat Kukuh. Saya panggil kukuh ke rumah pribadi saya. Lupa (waktunya), pokoknya beberapa hari sebelum keberangkatan ke Jawa Tengah,” tegas Juliari.

Perjalanan menggunakan transportasi non reguler pun lantaran dalam kondisi darurat, sehingga wajar menggunakan pesawat sewaan untuk kunjungan kerja. Juliari lantas membantah telah melakukan pengadaan jet pribadi.

“Saya sampaikan koordinasi ke Biro Umum (untuk sewa),” jelas Juliari.

Lebih lanjut, Juliari mengaku ikut meninjau penyaluran bansos Covid-19 bersama Menko PMK dan juga kepala daerah. Dalam prosesnya, tidak ada warga yang mengeluhkan paket bansos dan meminta masyarakat untuk mengembalikannya jika ada yang rusak.

Dalam penyaluran bansos tersebut, Juliari menyebut, pihaknya juga membuka nomor pengaduan, jika masyarakat mengalami ketidaksesuaian dalam pengadaan bansos.

“Hotline, ada nomor WhatsApp, email juga, yang kita buat dalam rangka pengaduan terkait penyaluran bansos bagi masyarakat,” pungkas Juliari.