Jokowi Serukan PPKM Darurat Mau Tidak Mau Harus Dilakukan

0
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kunci dari urusan ekonomi saat ini adalah penanganan COVID-19 yang baik sehingga PPKM darurat diberlakukan demi menekan lonjakan jumlah kasus Corona.

“Oleh sebab itu, kebijakan PPKM darurat mau tidak mau kita harus lakukan karena kondisi-kondisi tadi yang saya sampaikan,” kata Jokowi saat membuka Munas Kadin di Kendari seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/6/2021).

Jokowi menilai kenaikan kasus Corona setiap harinya selalu berpengaruh terhadap indeks kepercayaan konsumen karena ketika kasus Corona turun, indeks kepercayaan konsumen akan meningkat.

“Setelah kita lihat detail betul kenaikan kasus COVID ini selalu berpengaruh indeks kepercayaan konsumen, begitu pembatasan ketat dilakukan kemudian mobilitas turun kasusnya ikut turun, misalnya, itu indeks kepercayaan konsumen kita pasti akan naik tetapi begitu kasusnya naik, indeks kepercayaan konsumen pasti selalu turun,” jelas Jokowi.

Jokowi akan memutuskannya PPKM darurat hari ini dimana kajian-kajian mengenai skema PPKM darurat telah dibahas.

“Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan sangat tinggi, dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Airlangga Menko Ekonomi untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat,” papar Jokowi.

Akan tetrapi, Jokowi belum bisa membeberkan detail mengenai PPKM darurat apakah bisa berlaku 1 atau 2 minggu.

“Nggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu,” singkat Jokowi.

Jokowi memastikan pemberlakuan PPKM darurat ini bertujuan menekan laju penularan Corona di sejumlah kabupaten dan provinsi di Jawa dan Bali yang bakal menerapkan PPKM darurat tersebut.

“Petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus hanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali karena di sini ada 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4, kita adakan penilaian secara detail yang ini harus ada treatment khusus sesuai yang ada di indikator laju penularan WHO,” pungkas Jokowi