Ingat! Polisi Berhak Pulangkan Masyarakat yang Memaksa Mudik

0
Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito

Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait semakin maraknya pemudik yang memaksa mudik meski telah dilarang oleh pemerintah.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan, aparat kepolisian di pos penyekatan berhak memulangkan masyarakat yang tetap nekat mudik.

“Satgas meminta agar masyarakat paham bahwa dalam hal ini kepolisian harus menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah diambil. Maka kepolisian berhak memulangkan pelaku perjalanan yang memaksakan untuk mudik,”¬†ujar Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/5/2021).

Pemerintah sebenarnya memahami psikologis masyarakat saat ini yang sangat merindukan keluarga di kampung halaman untuk melakukan silaturahmi secara fisik yang sayangnya tidak dapat dilakukan karena pandemi Covid-19.

“Kalau kita paksakan mudik, maka kita berpotensi merugikan diri sendiri, baik dari segi kehilangan waktu, materi, mengingat pada akhirnya dipaksa untuk putar balik,” tegas Wiku.

dalam kesempatan ini, Satgas penanganan Covid-19 menyatakan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja aparat di lapangan yang berat dan melelahkan serta berharap aparat selalu dapat bersabar dalam menjalankan tugas.

“Karena pada prinsipnya saat menjalankan tugas rekan-rekan pasti harus jauh dari keluarga. Maka dari itu satgas berharap aparat di lapangan dapat selalu sabar dalam menjalankan tugas yang sedang diemban,” pungkasnya.

Dalam kebijakan pelarangan mudik Lebaran berlaku pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021, Korlantas Polri telah menyiapkan 381 titik penyekatan dan menurunkan ratusan ribu personel gabungan.

selain itu, Kepolisian juga mendirikan 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan dan tempat wisata