Rabu, 28 Oktober, 2020
Beranda News Libatkan Preman Awasi Penggunaan Masker, Kompolnas: Sudah Tepat

Libatkan Preman Awasi Penggunaan Masker, Kompolnas: Sudah Tepat

Jakarta – Rencana Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Purnomo terkait Polri menggandeng preman untuk menegakan disiplin penggunaan masker atau protokol kesehatan Covid-19, dinilai tepat oleh Kompolnas.

“Saya melihat tidak masalah jika mereka dilibatkan untuk membantu agar masyarakat yang berdagang, berbelanja atau jalan-jalan di area publik tersebut untuk benar-benar mematuhi Protokol Covid-19. Toh faktanya mereka adalah “penguasa informal” yang punya pengaruh di area tersebut,” kata komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, saat dihubungi wartawan, Minggu (13/9/2020).

Menurut Poengky, pencegahan penyebaran virus Corona tidak hanya tugas pemerintah. Sebaliknya, kesadaran dan pengawasan terhadap protokol kesehatan merupakan tugas semua pihak.

“Di Indonesia, masyarakat kita majemuk, ada yang punya kesadaran dan patuh. Tapi ada juga yang bandel dan ada yang baru melaksanakan karena takut ada sanksi hukuman. Oleh karena itu untuk mendisiplinkan masyarakat, polisi dapat menggandeng tokoh masyarakat untuk membantu memberikan penyadaran pada masyarakat,” jelasnya.

Ia mengatakan penguasa informal tak melulu diidentikkan dengan preman saja. Poengky menyampaikan penguasa informal bisa saja seseorang yang dituakan di tempat tersebut.

“Di area-area publik, misalnya pasar, terminal, atau stasiun, kan faktanya ada penguasa informal. Penguasa informal di area publik jangan dilihat hanya preman saja. Misalnya di situ ada pangkalan ojek. Nah tukang ojek yang dituakan disitu bisa dilibatkan membantu mengajak masyarakat sekitar untuk mematuhi protokol kesehatan, paling sederhananya pakai masker,” ungkapnya.

Namun demikian, Poengky menyampaikan polri harus memberikan penanda bagi preman atau penguasa informal yang diajak untuk membantu menegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

“Tentu saja dalam pelaksanaannya harus dengan pengawasan polisi dan diberikan penanda (misalnya kaos), sehingga tetap dalam koridor harkamtibmas dan mengedepankan tindakan yang humanis. Harus dipahami juga bahwa pelibatan tersebut bukan untuk penegakan hukum. Melainkan untuk edukasi publik. Jadi siapapun, terutama orang-orang yang berpengaruh, dapat diajak untuk berpartisipasi,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read