Rabu, 28 Oktober, 2020
Beranda News Megapolitan Pemprov DKI Jakarta Aktifkan Ganjil-Genap Pekan Depan

Pemprov DKI Jakarta Aktifkan [lagi] Ganjil-Genap Pekan Depan

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperpanjang penerapan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang berlaku selama 14 hari kedepan terhitung mulai Jumat (31/7/2020).

Keputusan tersebut diambil Anies lantaran penyebaran Covid-19 di Ibu Kota yang belum mengalami perbaikan dan justru meningkat.

“Kondisinya belum mengalami perbaikan dari dua minggu yang lalu sampai dengan sekarang bisa dibilang kondisinya relatif sama,” kata Anies dalam tayangan youtube Pemprov DKI Jakarta yang dikitip mediaguna.com, Kamis, (30/7/2020.

“Karena itu dengan mempertimbangkan semua kondisi kita memutuskan untuk memperpanjang PSBB sampai 13 Agustus,” lanjut Anies.

Masa perpanjangan PSBB transisi kali ini, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus dipastikan terlaksana dan Anies meminta seluruh warga untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan tersebut.

“Artinya kegiatan yang selama ini berlangsung terus mengikuti kesehatan yang ada,” ujar Anies.


Ganjil genap diaktifkan

Seiring dengan keputusan perpanjangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap kendaran dan berencana memberlakukan denda progesif bagi perusahaan pelanggar PSBB.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya.

“Dalam pelaksanaannya nanti, Mulai pekan depan kami akan siapkan penerapan ganjil genap,” pungkas Anies.

Seperti diberitakan sebelumnya, aturan ganjil genap hanya berlaku Senin-Jumat dan tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional dan aturan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan roda empat dan akan diterapkan pada jam tertentu pada pagi dan sore hari, yaitu pada pagi hari jam 06.00-10.00 WIB dan sore jam 16.00-21.00 di 25 ruas jalan di DKI Jakarta.

Denda progresif bagi perusahaan

Selain ganjil genap, Pemprov DKI akan menerapkan denda progresif terhadap perusahaan atau tempat usaha yang berulang kali melanggar aturan PSBB seperti tidak membatasi jumlah karyawan dan pengunjung serta tidak menerapkan jeda waktu kerja (shift) bagi karyawan.

“Kami akan berlakukan denda progresif kepada pelanggaran berulang atas kegiatan usaha yang sebelumnya pernah dapat teguran, dan kali kita akan ketatkan pengawasan setiap usaha dan aktivitas publik di Jakarta. Kami akan umumkan secara resmi di situs kita tentang pelanggaran usaha yang terjadi dan penindakannya,” terang Anies.

Agar mekanisme ini berhasil, Anies menghimbau karyawan perkantoran di Ibu Kota untuk melaporkan perusahaan apabila menemukan pelanggaran aturan PSBB.

“Semua kegiatan usaha enggak boleh risikokan kegiatan orang yang terlibat di dalamnya, harus tanggung jawab. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Kami akan tindak,” pungkas Anies.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read