Sensasi Djoko Tjandra, ‘Joker Ala Negeri+62’

0

Jakarta – Djoko Tjandra ‘The Real Joker’, mungkin ini satu-satunya perwujudan nyata dari tokoh Joker ala negeri +62, setelah semua mata publik tertuju pada sensasi dan kehebohan yang dibuat seorang Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, pemilik julukan Joker.

Sejak namanya mencuat usai mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) beberapa waktu lalu, skandal seolah menjadi nama belakang Djoko Tjandra, buron kelas kakap, terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Bermuara dari urusan pembuatan KTP elektronik atau e-KTP, skandal persoalan mengenai kepemilikan identitas dan surat-surat keterangan terkait Djoko Tjandra mengemuka. Berlanjut pada urusan administrasi lainnya seperti urusan pembuatan paspor, surat jalan, surat keterangan COVID-19, hingga red notice, semakin menguak skandal yang melibatkan Sang Joker.

Mengenai e-KTP, Asep Suban, Lurah Grogol Selatan Jakarta Barat menjadi ‘korban’ pertama karena dicopot dari jabatnya, setelah dinyatakan melanggar prosedur saat menerbitkan e-KTP milik Djoko Tjandra.

“Laporan investigasi Inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan KTP-el tersebut. Ini fatal, tidak seharusnya terjadi. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangannya, Minggu (12/7/2020).

Asep disebut melampaui tugas dan fungsinya serta berperan aktif dalam penerbitan e-KTP Sang Joker dan kini, Asep hanya menjadi staf di kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Setelah e-KTP, terkuak sensasi lainnya soal ‘surat jalan’ untuk Djoko Tjandra. Tak tanggung-tanggung, urusan ini melibatkan seorang jenderal bintang satu di tubuh Bareskrim Polri. Adalah Brigjen Prasetijo Utomo, yang langsung dicopotdari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Prasetijo dinyatakan terbukti bersalah menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), dan selama proses pemeriksaan, Brigjen Prasetijo ditahan di tempat khusus selama 14 hari.

“Setelah dinyatakan oleh propam untuk penyidikan yang bersangkutan ada kesalahan sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Polri dan kemudian juga ada PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (15/7/2020).

Argo menjelaskan pembuatan surat jalan seharusnya dilakukan oleh Kabareskrim atau Wakabreskrim. Menurut Argo, pembuatan surat jalan untuk Djoko Tjandra itu inisiatif pribadi dari Prasetijo.

Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bukan hanya dicopot, ancaman pidana juga menanti Prasetijo.

“Tentunya ada pertanyaan juga ini akan diproses bagaimana, apakah hanya ditangani Propam saja, atau selanjutnya ditangani oleh Bareskrim? Saya tegaskan lagi bahwa di kepolisian ada 3 jenis penanganan yaitu disiplin, kode etik dan pidana. Terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindaklanjuti dengan proses pidana,” tegas Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Bukan hanya menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Prasetijo juga terbukti ikut andil terkait dokumen surat bebas COVID-19 untuk Djoko Tjandra yang diterbitkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Surat itu diperlukan Djoko Tjandra untuk melakukan perjalanan di dalam negeri.

“Memang benar jadi dokter tadi dipanggil oleh BJP PU (Brigjen Pol Prasetijo Utomo) ya, kemudian di ruangannya sudah ada 2 orang yang tidak dikenal sama dokter ini dan kemudian melaksanakan rapid. Setelah rapid dinyatakan negatif kemudian dimintakan surat keterangannya. Itu sebatas itu,” terang Argo.

Buntutnya pihak Pusdokkes Polri turut diperiksa untuk memastikan kebenaran surat tersebut dan hal lainnya.

Namun masih ada sensasi Djoko Tjandra yang belum tuntas terjawab. Status red notice yang disebut sempat terhapus, kini menjadi polemik di publik.

Salah satu petinggi Polri, Brigjen Nugroho Wibowo sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia, telah diperiksa Propam Polri terkait ‘penghapusan’ status red notice Djoko Tjandra.

“Ya berkaitan dengan surat red notice ya memang ya dari Propam sudah memeriksa daripada Pak NW (Nugroho Wibowo) dan memang belum selesai juga,” kata Argo pada Kamis, (16/7/2020).

Argo menyebut Nugroho diduga melanggar kode etik Polri, namun, Propam Polri masih memeriksa saksi-saksi lainnya.

“Tetapi daripada pemeriksaannya yang bersangkutan diduga melanggar kode etik. Makanya ini Propam masih memeriksa nanti saksi-saksi yang lain yang mengetahui yang melihat atau yang mendengar nanti kita akan lakukan pemberkasan untuk kode etik,” ujar Argo.

Nugroho diduga meneken surat balasan dari Polri kepada Kejagung dengan nomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020. Surat itu pada intinya memberitahukan bahwa status red notice atas Djoko Tjandra dihapus sejak 2014. Alasannya, tidak ada permohonan untuk perpanjangan red notice.

Di sisi lain Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku tidak pernah meminta penghapusan status red notice Djoko Tjandra. Menurut Kejagung, red notice seharusnya masih berlaku hingga Djoko Tjandra tertangkap.

“(Pernyataan yang menyebut Kejagung meminta status red notice Djoko Tjandra dihapus) itu statement yang tidak benar. Kami tidak pernah meminta untuk penghapusan red notice (Djoko Tjandra), sehingga red notice itu seharusnya masih berlaku,” kata Hari Setiyono selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung.

“Tahun 2009, ketika Djoko S Tjandra dinyatakan DPO oleh Kejagung, sudah dimintakan bantuan untuk mencari yang bersangkutan melalui Interpol dan masuk di dalam red notice. Nah tentu, sebelum yang bersangkutan dapat ditangkap atau tertangkap, maka, menurut hemat kami, red notice itu masih tercatat di dalam data Interpol,” papar Hari.

Hanya saja urusan red notice ini belum terang benar. Sebagai lembaga pengawas fungsional Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara soal tak ada istilah pencabutan red notice Interpol oleh NCB Interpol Indonesia.

“Sebenarnya tidak ada yang namanya pencabutan red notice Interpol oleh NCB Interpol Indonesia, kesalahan persepsi dan terlanjur viral karena tidak cermat membaca surat NCB Interpol harus diluruskan. Karena red notice akan hapus oleh sistem apabila tidak ada permintaan perpanjangan di mana red notice hanya berlaku untuk lima tahun. Red notice dikeluarkan atas permintaan Kejaksaan Agung dan diproses NCB Interpol pada tahun 2009 tentu berakhir tahun 2014 lalu,” kata anggota Kompolnas, Bekto Suprapto, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2020).

“Pertanyaannya mengapa tidak diperpanjang? Bisa ditanyakan kepada Polri maupun Kejaksaan Agung, meski pejabat tahun 2009-2014 sudah pada berganti. Di mana letak kerja samanya, koordinasinya, dan komunikasinya,” imbuh Bekto.

Sungguh sakti mandraguna betul ya, seorang Djoko Tjandra, ‘Joker’ Negeri +62. Bagaimana menurut Anda?