Media Guna-Washington. Di saat negara-negara Islam di Timur Tengah umumnya diam, tidak berani mengambil sikap. Termasuk Indonesia yang menjadi negara berpenduduk muslim terbesar tidak bisa berbuat apa-apa, atas penindasan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Justru pembelaan itu muncul dari negara non muslim Amerika Serikat.

Konggres Amerika Serikat telah menyetujui undang-undang yang menyerukan pemberian sanksi kepada pejabat Cina, yang bertanggung jawab atas penindasan Muslim Uighur.

Diberitakan Aljazeera, Kamis (28/5/2020), Undang Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Uighur disahkan melalui pemungutan suara, di mana terdapat 413 anggota yang menyetujui, dan hanya satu anggota yang menentangnya. Undang-undang tersebut kini akan dikirimkan ke Gedung Putih untuk ditandatangani Donald Trump.

Pengesahan UU tersebut terjadi tidak lama setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan kepada kongges bahwa pemerintah AS tidak lagi menganggap Hong Kong sebagai kawasan otonom Cina.

Undang-undang tersebut menyerukan pemberian sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Provinsi Xinjiang, Cina. UU itu juga menunjuk Politbiro Cina dan seorang sekretaris Partai Komunis Cina, Chen Quanguo, sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di sana.

Anggota Konggres AS dari Partai Republik, Michael McCaul mengatakan, Cina telah melakukan genosida terhadap warga Uighur.

“Cina memusnahkan seluruh kebudayaan hanya karena tidak sesuai dengan definisi Cina yang diyakini Partai Komunis,’ kata McCaul.

“Kita tidak bisa tinggal diam dan membiarkan hal ini berlanjut,” lanjutnya.

Suara yang hampir semuanya mendukung di Konggres, menjadi sinyal bagi Trump untuk menjatuhkan sanksi hak asasi manusia kepada Cina. Namun sejauh ini, Gedung Putih masih belum memberikan tanda akan menjatuhkan sanksi tersebut.

Pengesahan UU ni disambut baik oleh aktivis Uighur. Presiden Konggres Uighur, Dolkun Isa mendesak Presiden Trump untuk menandatangani UU tersebut dan segera mengimplementasikannya.

“Komunitas kami membutuhkan pemerintas AS dan pemerintahan di seluruh dunia untuk mengambil tindakan nyata. Setelah bertahun-tahun menderita frustasi, orang-orang Uighur membutuhkan harapan.” Ujar Isa.

Cina berulang kali membantah tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur, dan menyebut UU AS tersebut adalah bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Cina, serta mendesak AS untuk menghentikan RUU tersebut.

“Undang-undang ini merusak kondisi HAM di Xinjiang, memfitnah upaya Cina dalam upaya deradikalisasi dan anti terorisme serta secara kejam menyerang kebijakan pemerintah Xinjiang, Cina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying.

Sebuah laporan panel Dewan HAM PBB di Jenewa pada Agustus 2018 lalu menyatakan bahwa, “1 juta etnis Uighur dan lainnya diyakini ditahan di fasilitasserupa kamp konsentrasi di Xinjiang.