[Jadi] TSK Imam Nahrawi: Resiko Jabatan Menteri

Jakarta– Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi akhirnya buka suara atas penetapan dirinya sebagai tersangka (TSK), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imam membantah menerima uang senilai Rp 26,5 miliar terkait suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), seperti yang disangkakan oleh KPK kepadanya. 

“Tentu pada saatnya tentu harus kita buktikan bersama sama karena saya tidak seperti yang dituduhkan, kita akan mengikuti sepeti apa di Pengadilan”, kata Imam di kediamannya di Komplek Menteri Widya Chandra Jakarta, malam tadi Rabu (18/9/2019).

Meski tidak mengakui terlibat kasus tersebut, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memastikan akan patuh pada proses hukum yang akan dihadapinya.

 “Saya belum membaca apa yang disangkakan, karenanya yang pasti semua proses hukum harus kita ikuti karena negara hukum, dan sekali lagi saya saya jangan ada unsur unsur di luar hukum”, lanjut Imam.

Baca juga : https://mediaguna.com/2019/09/18/ngeri-total-uang-suap-menpora-melebihi-nilai-harta-kekayaannya/

Dalam kesempatan ini, imam juga menuturkan bahwasanya ia dan keluarga sangat terpukul atas penetapan tersangka oleh KPK. Imam mengaku keluarganya sudah siap dan mengerti atas resiko menjadi Pembantu Presiden (menteri).

“Ya tentu keluarga sangat terpukul, tetapi saya yakin keluarga saya tahu bahwa ini resiko jabatan saya sebagai menteri ya, sebagai menteri tentu harus siap dengan segala sesuatu”, pungkas Imam.

Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional (KONI) sebesar Rp 26,5 miliar, sebagai bentuk commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora.

Atas perbuatannya itu, KPK menjerat Imam dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.